_Seruan Hati dari Wilayah Timur Lingkar Tambang Halmahera Tengah_

_Seruan Hati dari Wilayah Timur Halmahera Tengah_

Berdasarkan pengamatan lapangan dan keterangan masyarakat, terjadi percepatan kerusakan material atap/seng rumah warga dan bangunan sekolah dalam radius dekat kawasan industri.

Secara teknis, kondisi ini selaras dengan temuan ilmiah mengenai paparan polutan udara industri seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), serta partikel debu logam halus yang dapat meningkatkan laju korosi pada material seng dan baja ringan, terutama pada wilayah dengan kelembapan tinggi dan salinitas udara laut seperti Maluku Utara. Reaksi kimia gas tersebut dengan uap air membentuk senyawa asam (asam sulfat dan asam nitrat) yang bersifat korosif dan terbukti secara ilmiah dapat memperpendek umur material bangunan secara signifikan.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan perbedaan mencolok: sebelum hadirnya aktivitas industri, atap seng rumah warga dapat bertahan hingga 10 tahun atau lebih, sementara saat ini banyak bangunan mengalami kerusakan berat dalam kurun waktu 2–3 tahun. Kondisi ini juga terlihat jelas pada bangunan pendidikan, salah satunya SMAK Makedonia, yang meskipun relatif baru, telah mengalami kerusakan atap sangat signifikan dan berpotensi mengganggu keselamatan serta proses belajar-mengajar.

Dengan mempertimbangkan data tersebut, kami menilai penting adanya kajian lingkungan dan kesehatan material bangunan yang independen dan terukur, sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memimpin kolaborasi lintas sektor, termasuk perusahaan tambang, akademisi, dan masyarakat, guna merumuskan langkah mitigasi yang tepat.

Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi refleksi penting bagi prioritas belanja APBD, khususnya pada sektor infrastruktur dasar rakyat dan pendidikan. Infrastruktur yang rusak akibat dampak lingkungan industri tentu membutuhkan perhatian anggaran yang memadai, agar beban kerusakan tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.

Investasi APBD pada perbaikan dan penguatan kualitas bangunan Sekolah dan Rumah Warga di wilayah terdampak bukan sekadar pengeluaran, melainkan bentuk perlindungan aset sosial dan sumber daya manusia daerah.

Kami meyakini, dengan kebijakan yang berbasis data, pengelolaan anggaran yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, serta penguatan tanggung jawab lingkungan perusahaan, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan.

Kiranya aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis demi terwujudnya pembangunan Maluku Utara dan Halmahera Tengah yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada keselamatan serta masa depan generasi muda.

Berdasarkan prinsip good environmental governance, melalui pemerintah provinsi maluku utara dalam hal ini Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati Halmahera Tengah Bapak Ikram M. Sangadji Menyapa yang selalu jadi Panutan kami memiliki peran strategis tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator kepentingan publik, khususnya dalam menjembatani relasi antara masyarakat yang terdampak dan pelaku usaha pertambangan

Dalam konteks ini, diperlukan intervensi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat difasilitasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui beberapa pendekatan strategis. 

Pertama, pelaksanaan kajian teknis lingkungan dan material bangunan yang independen, melibatkan akademisi dan lembaga profesional, guna memastikan hubungan kausal antara aktivitas industri dan tingkat kerusakan yang terjadi. 

Kedua, pembentukan forum multipihak yang mempertemukan pemerintah, masyarakat terdampak, dan perusahaan tambang sebagai ruang dialog terstruktur untuk merumuskan solusi yang adil dan terukur.

#SalamSehat

#SalamPeduli